Posted by PBHI – Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghentikan praktik main-main perangkat negara di Pemilu 2024. PBHI menilai bahwa praktik tersebut berpotensi merongrong demokrasi dan kedaulatan rakyat.
Dalam keterangan tertulisnya, PBHI menyoroti sejumlah praktik main-main perangkat negara yang di lakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah penunjukan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang di nilai tidak sesuai dengan asas keterbukaan dan akuntabilitas.
PBHI juga menyoroti adanya dugaan intervensi pemerintah dalam proses pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). PBHI menilai bahwa pemerintah telah menggunakan instrumen kekuasaannya untuk mempengaruhi hasil pemilihan DPR.
“Pemerintah harus segera menghentikan praktik main-main perangkat negara di Pemilu 2024,” kata Direktur Eksekutif PBHI, Muhammad Rifai, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/6/2023).
Rifai mengatakan bahwa praktik main-main perangkat negara tersebut dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di Indonesia. Praktik tersebut juga dapat memicu konflik dan kekerasan di masyarakat.
“Kedaulatan rakyat harus di hormati oleh pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilu 2024,” kata Rifai.
PBHI meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menghentikan praktik main-main perangkat negara di Pemilu 2024. Langkah-langkah tersebut antara lain:
- Melakukan evaluasi terhadap penunjukan anggota KPU yang di nilai tidak sesuai dengan asas keterbukaan dan akuntabilitas.
- Memperkuat pengawasan terhadap proses pemilihan DPR agar terhindar dari intervensi pemerintah.
- Melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi.
PBHI juga meminta masyarakat untuk turut aktif mengawasi proses Pemilu 2024. Masyarakat harus berani melaporkan dugaan praktik main-main perangkat negara kepada aparat penegak hukum.
Pemilu 2024 adalah momentum penting bagi Indonesia. Yang akan menentukan arah pemerintahan Indonesia untuk lima tahun ke depan adalah dari Pemilu tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa Pemilu ini di selenggarakan secara demokratis dan adil.
Baca Juga : Jelang Pemilu 2024, 293 Komandan Satuan Dikumpulkan KSAL di Mako Marinir
Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis dan adil. Dengan kerja sama yang baik, Indonesia dapat mewujudkan Pemilu yang bersih, jujur, dan berintegritas.
Berikut adalah beberapa langkah konkret yang dapat di lakukan oleh masyarakat untuk mengawasi proses Pemilu 2024:
- Mengikuti perkembangan informasi tentang Pemilu
- Membaca dan memahami peraturan perundang-undangan tentang Pemilu
- Mengawasi proses pendaftaran dan pencalonan peserta Pemilu
- Mengawasi proses kampanye dan debat kandidat
- Mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara
Masyarakat juga dapat berperan aktif dalam mengawasi proses Pemilu dengan menjadi saksi pemilu. Saksi pemilu adalah orang yang di tunjuk oleh partai politik atau calon perseorangan untuk mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS).
Dengan menjadi saksi pemilu, masyarakat dapat berperan aktif dalam memastikan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung secara jujur dan adil.