Posted by Komisi I – Komisi I DPR RI mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk bertanggung jawab atas dugaan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024. Dugaan kebocoran data tersebut viral di media sosial pada Rabu, 29 November 2023.
Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, KPU harus menjelaskan bagaimana data DPT tersebut bisa bocor. Ia juga meminta KPU untuk segera mengambil langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kebocoran data serupa di masa mendatang.
“Atas kebocoran data DPT ini maka KPU harus bertanggung jawab atas semuanya. KPU harus menjelaskan bagaimana data DPT tersebut bisa bocor,” kata Abdul Kharis dalam keterangan tertulis.
“Untuk mencegah terjadinya kebocoran data serupa di masa mendatang maka KPU harusnya segera mengambil langkah-langkahnya,” imbuhnya.
Kebocoran data DPT tersebut di duga terjadi karena adanya penyalahgunaan akses data oleh oknum tertentu. Data DPT yang bocor tersebut berisikan nama, alamat, nomor telepon, dan foto pemilih.
Kebocoran data ini dapat di manfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan praktik-praktik ilegal, seperti kampanye hitam, politik identitas, dan serangan siber.
KPU telah menanggapi dugaan kebocoran data DPT tersebut. KPU mengatakan, pihaknya sedang melakukan penyelidikan untuk menyelidiki kebenaran dari dugaan tersebut.
“Untuk memastikan kebenaran, KPU sedang melakukan penyelidikan dari informasi tersebut. Jika terbukti benar, KPU akan mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang bertanggung jawab,” kata Ketua KPU Hasyim Asy’ari.
KPU juga telah meminta bantuan kepada Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk membantu penyelidikan tersebut.
DPT Pemilu 2024 Diduga Bocor, Ini Dampak yang Mungkin Terjadi
Dugaan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 dapat menimbulkan dampak yang signifikan, baik bagi pemilih maupun bagi penyelenggaraan pemilu itu sendiri.
Dampak bagi pemilih
Dampak yang paling langsung dirasakan oleh pemilih adalah adanya potensi penyalahgunaan data pribadi. Data pribadi yang bocor, seperti nama, alamat, nomor telepon, dan foto, dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan praktik-praktik ilegal, seperti kampanye hitam, politik identitas, dan serangan siber.
Kampanye hitam adalah penyebaran informasi yang menyesatkan atau tidak benar untuk menjatuhkan lawan politik. Politik identitas adalah penggunaan identitas tertentu, seperti agama, suku, atau ras, untuk tujuan politik. Serangan siber adalah serangan yang di lakukan dengan menggunakan teknologi informasi untuk mengganggu atau merusak sistem komputer, jaringan, atau data.
Selain itu, kebocoran data DPT juga dapat menimbulkan kekhawatiran dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. Masyarakat mungkin khawatir bahwa data mereka akan di salahgunakan, sehingga mereka menjadi enggan untuk berpartisipasi dalam pemilu.
Dampak bagi penyelenggaraan pemilu
Kebocoran data DPT juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara pemilu harus bekerja lebih keras untuk memastikan bahwa data pemilih tetap aman dan tidak bocor lagi.
Selain itu, kebocoran data DPT juga dapat menimbulkan kerugian bagi penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu harus mengeluarkan biaya untuk memperbaiki sistem keamanan data pemilih.